Rapat Koordinasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Tribratanews.temanggung.jateng.polri.go.id, Bulu – Menghadapi Pelaksanaan Kampanye dalam tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung tahun 2018, Muspika Kecamatan Bulu, Panwascam dan PPK melaksanakan Rapat Koordinasi tentang Penempatan Alat Peraga Kampanye di Aula Kecamatan Bulu.  Jum’at 26/1/2018 jam 09.00 wib.

 

Dalam rapat tersebut telah disepakati penempatan alat peraga dan tempat rapat terbuka dan tertutup, tempat pemasangan baliho di sepakati dua tempat yaitu pasar Ngimbrang Desa Bulu dan sebelah Kantor PWRI Bulu, spanduk di dua tempat di pasar Ngimbrang dan dusun Menayu Desa Bulu, umbul – umbul sepanjang jalan utama dari desa Danupayan sampai dengan desa Campursari, kecuali jalan sepanjang depan Polsek Bulu sampai depan Koramil Bulu.

Rapat terbuka lapangan desa Danupayan dan lapangan desa Ngimbrang, sedangkan rapat tertutup di Balai desa Mondoretno dan balai desa Gandurejo, tukas Maria Ulfa ketua panwascam Bulu.

 

“Untuk baliho paling banyak dipasang tujuh buah ditingkat kabupaten tiap paslon, kemudian umbul-umbul paling banyak 30 disetiap kecamatan. Sedangkan spanduk paling banyak dua buah disetiap desa”, papar Ketua panwascam Bulu.

Titik-titik pemasangan APK inilah yang harus disepakati oleh KPU bersama pemerintah daerah. Dalam konteks ini, KPU kabupaten sudah mulai melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah, kepolisian, dan tim pasangan bakal calon, termasuk dengan panwas.

Mengenai zona pemasangan, basisnya dibatasi, sesuai dengan  jumlah APK yang akan dipasang, mengingatkan semua pihak,  pengerusakan APK termasuk pidana pemilu, dan akan diproses sesuai ketentuan.

“Terhadap seseorang atau beberapa orang maupun kelompok terbukti melakukan pengrusakan APK dan juga terbukti menghalang-halangi hak orang untuk memilih itu termasuk kategori tidak pidana pemilu”, urainya.

Sementara tempat-tempat yang dilarang untuk memasang APK, seperti zona pendidikan, tempat ibadah, Fasilitas pemerintah.

Tetapi jika disuatu wilayah hanya ada satu gedung pemerintah, maka itu diperbolehkan sepanjang ada ijin dari pemerintah, dan pemerintah harus memberikan ijin yang sama kepada semua pasangan calon.

( Humas Bulu Polres Temanggung Polda Jawa Tengah )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *